home

EDUKASI

PROFESIONALISME PENDIDIKAN

Banyak yang berharap pemerintah senantiasa meningkatklan kesejahteraan guru. Alhamdulillah secara berangsur-angsur harapan itu terpenuhi. Terakhir, dalam bentuk tunjangan sertifikasi yang besarannya bisa mengalahkan tunjangan seorang Sekretaris Daerah yang memiliki eselon II-A.

Memang sulit berharap guru yang lapar, dengan ekonomi pontang-panting, bisa bekerja dengan tenang, kreatif, inovatif (bukankah selama ini soal kesejahteraan itu yang dijadikan kambing hitam merosotnya kualitas pendidikan?).

Semestinya meningkatnya kesejahteraan itu dibarengi dengan peningkatan profesionalisme. Tapi, kenyataannya? Hasil uji kompetensi guru (UKG) rata-rata hanya 44,5. Hanya 10 persen guru yang mendapatkan nilai di atas 70 dari 373.415 peserta UKG (Kompas, 4 Agustus 2012). Malahan ada yang nilainya nol atau salah semua ketika menjawab soal ujian.

Jika gurunya saja hanya sanggup mencapai nilai seperti itu bagaimana bisa ”memaksa” murid-murid mereka mencapai nilai lebih tinggi?

Pakar pendidikan, Prof Winarno Surakhmad, dalam Pendidikan Nasional, Strategi dan Tragedi, menyatakan bahwa sertifikasi bukanlah sebuah panaseaatau obat-mujarab-serba-bisa terhadap ”penyakit” kurangnya mutu kinerja guru.

Sertifikasi, karenanya, perlu diletakkan sebagai bagian integral dari sebuah strategi pemberdayaan dengan peningkatan kualitas kinerja guru. Sekarang dan masa depan.

Dalam sebuah perbincangan dengan saya, Prof Dr Budiyono, pakar pendidikan dari Universitas Sebelas Maret (UNS0 Solo juga pernah melontarkan keprihatinannya. Seharusnya dana sertifikasi yang terhitung besar itu tidak dihabiskan untuk membeli mobil baru, mempercantik rumah tinggal, tapi juga untuk pengembangan diri.

Pengembangan diri itu dengan menambah jumlah koleksi buku di perpustakan pribadi, membeli laptop, mengikuti berbagai seminar ilmiah yang terkait dengan profesi dan membiayai penelitian tindakan kelas.

Lebih payah lagi kalau uang sertifikasi untuk membiayai selingkuhan atau istri/suami simpanan. Sebagaimana ilustrasi pada awal tulisan ini. Perilaku seperti itu bukan saja sebuah tindakan nista tapi sudah menyerimpung upaya luhur pemerintah.

Banyak yang menilai sertifikasi hanya sukses mengatrol para guru ”naik kelas” secara sosial-ekonomi, dan belum diimbangi dengan kompetensi dan profesionalisme mereka. Dan itu bisa tidak salah. Seandainya diadakan penelitian kuantitatif, misalnya, dengan rumus regresi linear berganda: Y (kualitas pendidikan) = a + X1 (gaji) + X2 (tunjangan fungsional) + X3 (tunjangan sertifikasi), bisa saja hasilnya dua X yang terakhir tak berpengaruh terhadap Y.

Namun demikian, saya kurang sependapat jika pemberian penghasilan tambahan, termasuk tunjangan sertifikasi, bagi guru dianggap mubazir sebagaimana dilontarkan oleh Darmaningtyas dalam bukunyaPendidikan Rusak-Rusakan.

Peningkatan kesejahteraan guru wajib diupayakan terus-menerus. Alhasil izinkanlah saya ”bermimpi”, suatu hari guru di Indonesia benar-benar profesional. Dalam artian: “well educated, well trained, well paid.” Ya berpendidikan baik, ya terlatih dengan baik, ya digaji dengan baik pula

 

 

amg                                                        STT Berita Hidup
ARSIP EDUKASI